Kementerian Perhubungan Ajukan Penambahan Anggaran 2025
Kementerian Perhubungan Melalui Budi Karya Sumadi Baru – Baru Ini Mengajukan Permohonan Tambahan Anggaran Kepada Kemenkeu Dan Bappenas. Yang mana, pengajuan tersebut di lakukan untuk mendanai beberapa kegiatan prioritas yang belum dapat di biayai. Budi Karya mengusulkan anggaran yang di tambah 7,68 triliun rupiah untuk tahun 2025. Menurutnya, meskipun terdapat banyak prioritas dalam di masa depan seperti sektor transportasi yang akan di bangun. Namun, penurunan yang signifikan terjadi terhadap anggaran yang di alokasikan. Kemudian, ia menyadari bahwa penurunan anggaran ini bukan hanya terjadi pada Kementerian Perhubungan. Tetapi, juga terjadi di lembaga dan kementerian lainnya. Sehingga, terdapat sejumlah kegiatan penting yang tidak dapat di tampung dalam alokasi anggaran tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Budi Karya telah mengajukan permohonan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tambahan anggaran sebesar 7,68 triliun rupiah ini di perlukan untuk mengakomodasi berbagai hal – hal yang tidak dapat terakomodasi sebelumnya.
Yang mana, kegiatan tersebut termasuk kedalam Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025. Kemudian, permohonan ini juga telah di sampaikan dalam rapat kerja Kementerian Perhubungan DPR RI pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan Komisi V. Dalam konteks tersebut tertanggal 19 Juli 2024, Budi Karya menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan Tahun 2025 telah di tetapkan Pagu Anggaran sebesar 24,76 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran yang di alokasikan untuk tahun 2024 mencapai 38,6 triliun rupiah. Yang mana, untuk selanjutnya ini mengalami perubahan komposisi menjadi 43,47 triliun rupiah sebagai pagu efektif. Penurunan anggaran ini tentu mempengaruhi kemampuan kementerian perhubungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak.
Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 berfokus pada “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Di mana, tema ini di wujudkan berdasarkan tiga arah kebijakan utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan.
Kementerian Perhubungan Tetap Optimis Realisasi Anggaran Ini Akan Mencapai Target
Dengan tema RKP seperti yang di sebutkan sebelumnya, ini mencakup pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian, penyediaan infrastruktur yang unggul, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang mana, dalam rangka mendukung tema tersebut, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa tambahan anggaran yang di usulkan sangat di perlukan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan strategis. Yang mana, menurutnya ini akan menunjang tema besar RKP tahun 2025 tersebut. Hal ini juga mengingat peran penting sektor transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Kemudian pada Tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan telah mencapai 51,95 persen dari total anggaran yang di alokasikan. Serta, jika persenan tersebut di nominalkan, maka sejak 21 Agustus 2024 akan menjadi sebesar 22,58 triliun rupiah. Menurut penjelasan Kementerian Perhubungan, rincian penggunaan anggaran tersebut terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah belanja modal sebesar 48,48 persen, kemudian belanja barang sebesar 50,84 persen. Serta, belanja pegawai yang telah mencapai 74,04 persen. Kemudian, pencapaian ini menunjukkan bahwa penarikan dana terealisasi sebesar 22,58 triliun rupiah telah melampaui target yang di tetapkan yaitu 22,57 triliun rupiah untuk bulan Agustus 2024. Meskipun begitu, Kementerian Perhubungan Tetap Optimis Realisasi Anggaran Ini Akan Mencapai Target sekitar 96 sesuai dengan yang telah di tetapkan.
Rapat kerja tersebut juga di hadiri oleh beberapa pejabat penting dari Kementerian Perhubungan. Kehadiran para pejabat ini memperlihatkan keseriusan Kementerian Perhubungan dalam mencapai sasaran yang telah di tentukan dalam anggaran tahun ini. Di samping itu, Kementerian Perhubungan baru-baru ini melaksanakan kegiatan pelatihan untuk Pejabat Keamanan Kapal Asing dan Pemeriksa Kelaiklautan atau di kenal sebagai Port State Control Officer. Yang mana, acara ini merupakan kegiatan yang keenam kalinya di laksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024.
Keberhasilan Indonesia Masuk Ke Dalam Daftar Bersih Tokyo MoU
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menekankan bahwa peran mereka cukup krusial dalam menjaga posisi dan reputasi Indonesia di tingkat internasional. Yang mana, khususnya di kawasan Asia Pasifik dengan memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi sesuai dengan standar keselamatan dan kelaiklautan. Selain itu, Jon Kenedi menyampaikan bahwa PSCO juga turut mendukung tugas Marine Inspector. Terutama, dalam melakukan inspeksi terhadap kapal yang akan berlayar ke luar negeri dan berbendera Indonesia. Tugas ini sangat penting untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak di tahan di pelabuhan tujuan. Tentu, ini akan berdampak negatif terhadap kapal-kapal Indonesia di mata dunia internasional terhadap status dan reputasinya.
Jon juga menambahkan bahwa Keberhasilan Indonesia Masuk Ke Dalam Daftar Bersih Tokyo MoU. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Tokyo MoU, merupakan prestasi yang patut di banggakan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa meskipun pencapaian yang di raih Kementerian Perhubungan dalam hal ini PSCO sangat baik, tantangan ke depan tetap berat. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berupaya mempertahankan prestasi ini dengan menjaga standar keselamatan dan kelaiklautan kapal yang tinggi. Secara keseluruhan, kegiatan dan pencapaian yang telah di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan, baik dalam hal realisasi anggaran maupun upaya meningkatkan standar keselamatan dan kelaiklautan kapal. Yang mana, ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sektor transportasi dan menjaga reputasi Indonesia di tingkat global. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan berharap bahwa melalui kegiatan mentoring ini, para PSCO akan terdorong dalam menjalankan tanggung jawab mereka lebih profesional.
Tujuannya sudah pasti, adalah untuk memastikan bahwa operasi kapal asing di pelabuhan Indonesia. Tentunya dengan selalu mematuhi perlindungan lingkungan maritim, keamanan, serta keselamatan.
Menjaga Standar Keselamatan Dan Kelaiklautan Pelayaran Dunia
Jon Kenedi, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mengemukakan bahwa revalidasi dan pengukuhan PSCO juga di harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terutama dalam hal pemeriksaan keamanan dan kelaiklautan kapal asing. Yang mana, persepsi internasional terhadap asing yang di periksa oleh PSCO Indonesia perlu di standarisasi agar reputasi mereka terus meningkat. Yang mana, dengan cara ini Indonesia dapat terus berperan aktif sebagai negara pelabuhan yang Menjaga Standar Keselamatan Dan Kelaiklautan Pelayaran Dunia. Kementerian Perhubungan, melalui Jon Kenedi juga berharap bahwa keberadaan mereka dapat mendukung terwujudnya poros maritim dunia sebagai visi Indonesia. Yang mana, ini merupakan suatu tujuan yang sangat strategis bagi kebijakan maritim nasional.
Selama 4 hari, kegiatan mentoring bagi PSCO tahun 2024 ini berlangsung. Serta, acara ini di ikuti oleh sepuluh PSCO yang berasal dari UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Yang mana, mereka mendapatkan pelatihan berbentuk pembelajaran di kelas serta praktek langsung dalam melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok terhadap kapal asing. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah konkret. Yang mana, ini berupaya untuk memperkuat kemampuan para PSCO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Serta memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain penting dalam keamanan dan keselamatan maritim global yang merupakan bagian penting dari tugas Kementerian Perhubungan.