

Presiden Luncurkan Program dalam sebuah acara nasional yang di gelar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Senin (2/6). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa digitalisasi desa adalah langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah perdesaan serta memperkecil kesenjangan antara desa dan kota.
Acara peluncuran ini di hadiri oleh sejumlah menteri, kepala daerah, serta para kepala desa dari seluruh Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan minimal 75.000 desa di Indonesia telah terdigitalisasi secara menyeluruh pada akhir tahun 2025. Bentuk digitalisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem administrasi pemerintahan desa, akses layanan publik berbasis online, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi digital.
“Desa harus jadi pusat inovasi dan produktivitas, bukan lagi hanya objek pembangunan. Lewat digitalisasi, warga desa bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang sama dengan masyarakat kota,” tegas Presiden di hadapan ribuan peserta.
Program Digitalisasi Desa 2025 merupakan kelanjutan dari program Smart Village yang telah di ujicobakan sejak 2021. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun yang di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet broadband, pelatihan teknologi informasi, serta pembuatan platform layanan digital desa.
Dalam tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang masuk kategori tertinggal dan terpencil. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa sebanyak 5.000 desa akan di lengkapi dengan akses internet gratis dan pusat belajar digital (digital hub) dalam waktu enam bulan ke depan.
Presiden Luncurkan Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa. Mereka berharap digitalisasi dapat membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi kerja, dan memberikan peluang bagi generasi muda desa untuk berkarya di kampung halaman mereka sendiri.
Tujuan Utama: Pemerataan Layanan Dan Penguatan Ekonomi Desa adalah mewujudkan pemerataan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menilai bahwa selama ini akses terhadap layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan masih belum merata, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil.
Dengan sistem digital, warga desa kini dapat mengakses layanan pemerintahan seperti pembuatan KTP, KK, surat keterangan, dan pelayanan lainnya langsung dari aplikasi yang di sediakan pemerintah daerah. Tak hanya itu, pencatatan data warga, penyaluran bantuan sosial, serta pelaporan keuangan desa juga akan di lakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Melalui platform digital, kami ingin mempermudah warga dalam mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor desa secara fisik. Ini menghemat waktu dan biaya, terutama untuk warga yang tinggal jauh dari pusat layanan,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Digitalisasi juga di tujukan untuk memperkuat ekonomi desa. Pemerintah mendorong setiap desa memiliki sistem e-commerce lokal yang memungkinkan pelaku usaha kecil menengah (UMKM), petani, dan pengrajin desa menjual produk mereka secara online. Akses ke pasar nasional dan bahkan global di harapkan bisa meningkatkan pendapatan warga desa.
Untuk mendukung hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menggandeng sejumlah startup teknologi untuk mengembangkan aplikasi yang mudah di gunakan oleh masyarakat pedesaan. Aplikasi tersebut mencakup fitur pemasaran produk, layanan keuangan digital, serta pelatihan bisnis berbasis daring.
Pemerintah juga menyediakan insentif bagi desa-desa yang berhasil menunjukkan peningkatan pendapatan dan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi. Skema dana insentif desa berbasis kinerja akan di berlakukan mulai tahun depan sebagai bentuk penghargaan terhadap inovasi digital di tingkat lokal.
Peran Generasi Muda Dan Pelatihan Digital Sebagai Kunci Sukses sangat bergantung pada peran generasi muda sebagai agen perubahan di masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam mengembangkan dan mengelola infrastruktur digital desa, mulai dari teknis jaringan, aplikasi layanan, hingga literasi digital warga.
Melalui program pelatihan yang di selenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) dan perguruan tinggi, ribuan pemuda desa di latih untuk menjadi duta digital. Mereka bertugas mendampingi aparatur desa dalam menggunakan perangkat teknologi, serta mengedukasi masyarakat agar terbiasa memanfaatkan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebutkan bahwa kampus-kampus vokasi dan politeknik akan menjadi mitra utama dalam mencetak talenta digital desa. Mahasiswa dari program Kampus Merdeka juga di dorong untuk terlibat dalam proyek digitalisasi desa melalui program magang dan pengabdian masyarakat.
Salah satu cerita sukses datang dari Desa Wae Rebo di Nusa Tenggara Timur, yang telah. Mengembangkan platform digital pariwisata untuk mempromosikan homestay dan budaya lokal mereka. Platform ini di kelola oleh para pemuda setempat yang sebelumnya mengikuti pelatihan digital dari pemerintah dan LSM mitra.
Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan jaringan internet, rendahnya tingkat literasi teknologi, dan minimnya perangkat digital menjadi kendala yang harus segera di atasi. Untuk itu, pemerintah berencana menyediakan 100.000 perangkat komputer dan tablet. Untuk mendukung operasional kantor desa serta pusat-pusat pelatihan di berbagai wilayah.
Dalam jangka panjang, keberhasilan digitalisasi desa di proyeksikan akan membuka lebih banyak lapangan kerja baru. Di sektor digital lokal, seperti pengelolaan konten, jasa IT, serta layanan pelanggan berbasis online. Hal ini di harapkan mampu mengurangi arus urbanisasi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri di desa.
Tantangan Infrastruktur Dan Harapan Masa Depan Desa Digital cukup tinggi, realisasi di lapangan. Masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi infrastruktur. Koneksi internet yang belum merata, keterbatasan daya listrik, dan minimnya. Peralatan teknologi menjadi hambatan utama di banyak desa, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah terpencil.
Kepala Desa dari Kepulauan Aru, Maluku, menyatakan bahwa meski program ini sangat positif, pihaknya belum memiliki. Akses jaringan internet stabil maupun sumber listrik yang memadai untuk mengoperasikan perangkat digital. Pemerintah daerah di minta untuk segera mendukung program pusat ini dengan kebijakan yang selaras dan prioritas pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam menjawab tantangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PLN telah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang digitalisasi. Hingga Mei 2025, lebih dari 2.000 desa telah mendapatkan sambungan internet satelit baru. Dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan untuk daerah tanpa jaringan PLN mulai digenjot.
Tak hanya dari sisi teknis, pemerintah juga menghadapi tantangan budaya dan sosial. Beberapa komunitas desa masih belum terbiasa menggunakan teknologi modern, dan dalam beberapa kasus menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, proses edukasi dan pendekatan partisipatif akan terus dijalankan. Agar program ini tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi juga mendapat dukungan akar rumput.
Meski demikian, harapan tetap besar. Program Digitalisasi Desa 2025 dianggap sebagai langkah maju dalam transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah berharap dalam lima tahun ke depan, desa-desa digital dapat menjadi contoh sukses pemerataan pembangunan berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi, masa depan desa Indonesia diharapkan tidak lagi tertinggal. Melainkan menjadi pelopor inovasi dan kekuatan ekonomi baru di tengah era digital dengan Presiden Luncurkan Program.