Presiden Prabowo: Setiap Negara Harus Miliki Falsafah Ekonomi

Presiden Prabowo, menyampaikan pidato bersejarah dalam Konferensi Ekonomi Internasional yang di selenggarakan di St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6). Dalam pidatonya yang di sampaikan di hadapan puluhan kepala negara, pejabat tinggi, pelaku usaha, hingga akademisi dari seluruh dunia, Prabowo menegaskan pentingnya setiap negara memiliki falsafah ekonomi yang berakar pada nilai, budaya, dan sejarah bangsa itu sendiri.

“Ekonomi bukan hanya soal angka, neraca, atau laba. Ekonomi adalah soal bagaimana kita menjaga martabat bangsa, memberdayakan rakyat, dan mewariskan masa depan yang berkelanjutan,” tegas Prabowo.

Menurutnya, terlalu lama negara-negara berkembang bergantung pada resep ekonomi dari luar yang belum tentu cocok dengan kondisi domestik. Banyak di antaranya yang meniru sistem ekonomi liberal dari Barat tanpa mengadaptasinya pada struktur sosial dan politik lokal. Akibatnya, ketimpangan ekonomi meningkat, kemiskinan struktural terus berlanjut, dan negara kehilangan arah pembangunan jangka panjang.

Presiden Prabowo mengajak seluruh pemimpin dunia untuk mengkaji ulang pendekatan ekonomi yang semata-mata mengejar pertumbuhan. Ia menawarkan paradigma baru: membangun ekonomi yang berdaulat, adil, dan berbasis nilai.

Ia juga membandingkan model pembangunan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Korea Selatan yang berhasil mengembangkan model ekonomi nasionalistik namun terbuka terhadap modernisasi. “Mereka tidak meniru mentah-mentah. Mereka membangun falsafah sendiri,” ujar Prabowo.

Pesan tersebut di sampaikan dalam konteks global yang sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidaksetaraan, krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi digital. Menurut Prabowo, semua tantangan tersebut hanya bisa di hadapi dengan kekuatan ekonomi yang kokoh dan berpihak pada rakyat.

Presiden Prabowo mendapat tepuk tangan meriah dari audiens. Para pemimpin negara berkembang menyambut ajakan tersebut sebagai angin segar yang membangkitkan kepercayaan diri dalam menyusun kebijakan nasional masing-masing. Banyak pengamat menyebut bahwa momen ini bisa menjadi tonggak baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

Falsafah Ekonomi Pancasila: Landasan Historis Untuk Masa Depan Ekonomi Nasional Berdasarkan Presiden Prabowo

Falsafah Ekonomi Pancasila: Landasan Historis Untuk Masa Depan Ekonomi Nasional Berdasarkan Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki falsafah ekonomi yang kuat dan orisinal, yaitu Ekonomi Pancasila. Dalam pandangan Prabowo, Pancasila bukan hanya dasar ideologi negara dalam aspek politik dan sosial, tetapi juga panduan dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

“Ekonomi Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek. Bukan sekadar faktor produksi, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk sejahtera,” ungkapnya.

Falsafah ini mencerminkan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Presiden menyebut bahwa Indonesia akan menghidupkan kembali semangat koperasi, memperkuat UMKM, dan mendorong industrialisasi berbasis lokal sebagai bagian dari implementasi ekonomi Pancasila.

Dalam konteks globalisasi dan kapitalisme digital saat ini, Pancasila menjadi penyeimbang antara kebutuhan untuk berkembang dengan tetap menjaga identitas dan keadilan sosial. Prabowo menyoroti bahwa sistem ekonomi yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar telah melahirkan konsentrasi kekayaan, monopoli, dan ketimpangan yang ekstrem.

Ia mengutip data bahwa 1% populasi global kini menguasai lebih dari 50% aset dunia. Kondisi ini, menurutnya, tidak dapat di biarkan terus berlangsung tanpa pembenahan mendasar. Di Indonesia sendiri, ketimpangan antarwilayah, penguasaan tanah, dan akses terhadap modal masih menjadi tantangan serius.

Untuk mengatasi hal ini, Prabowo menekankan bahwa ekonomi nasional harus di arahkan pada penguatan struktur produksi domestik, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan riset dan inovasi. Pemerintah juga akan memaksimalkan potensi digitalisasi untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif.

Melalui kementerian terkait, Presiden juga mengarahkan agar seluruh kebijakan ekonomi di selaraskan dengan prinsip Pancasila. Ini termasuk kebijakan fiskal, anggaran negara, hingga sistem pajak yang lebih progresif dan berkeadilan.

Menuju Ekonomi Mandiri: Strategi Hilirisasi, Pendidikan, Dan Teknologi

Menuju Ekonomi Mandiri: Strategi Hilirisasi, Pendidikan, Dan Teknologi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk membangun ekonomi yang berdaulat, Indonesia harus berani melakukan revolusi industri nasional. Salah satu strategi utamanya adalah hilirisasi sumber daya alam. Prabowo menegaskan bahwa ekspor bahan mentah harus di kurangi secara signifikan dan di gantikan dengan ekspor barang jadi yang bernilai tinggi.

“Kita tidak bisa terus menjual nikel mentah, lalu membeli baterai dari luar negeri. Kita harus bisa produksi sendiri, kita harus belajar, membangun, dan menguasai teknologi,” ucap Prabowo lantang.

Ia menyebut hilirisasi sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki struktur ekonomi yang selama ini bersifat ekstraktif dan tidak berkelanjutan. Namun demikian, hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan vokasi, riset teknologi, dan inkubator industri. Selain itu, Prabowo juga mendorong pengembangan ekonomi digital berbasis AI dan teknologi informasi.

Untuk mendukung visi tersebut, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam pengembangan pusat teknologi dan transfer pengetahuan. Dalam lima tahun ke depan, Prabowo menargetkan peningkatan kapasitas industri nasional di bidang pertahanan, otomotif, elektronik, serta energi baru dan terbarukan.

“Ekonomi mandiri adalah ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan tidak mudah goyah oleh krisis global,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri nasional. Ia membuka peluang bagi investor asing yang ingin bermitra dengan prinsip kesetaraan dan transfer teknologi.

Respons Dunia Internasional: Indonesia Dipandang Sebagai Pemimpin Ekonomi Baru

Respons Dunia Internasional: Indonesia Dipandang Sebagai Pemimpin Ekonomi Baru yang menekankan perlunya falsafah ekonomi nasional tidak hanya menggema di dalam negeri, tapi juga menjadi sorotan media dan pemimpin dunia. Beberapa negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan ketertarikan untuk mendalami model ekonomi Indonesia.

Sejumlah media internasional seperti The Economist, Le Monde, hingga Al Jazeera menulis artikel opini tentang pidato Prabowo yang dinilai membawa paradigma alternatif dalam ekonomi global. Dalam editorial Financial Times, Indonesia disebut sebagai “rising voice of the Global South” karena keberaniannya menawarkan arah baru ekonomi dunia.

Delegasi dari Brazil, India, dan Nigeria bahkan melakukan pertemuan bilateral dengan Prabowo untuk menjajaki kerja sama dalam pembangunan industri nasional, teknologi pangan, dan pendidikan vokasi.

Di dalam negeri, berbagai tokoh akademik, ekonom, dan pelaku usaha turut memberikan apresiasi. Profesor Emil Salim menyebut pidato Prabowo sebagai “langkah strategis yang akan menjadi tonggak sejarah dalam pembangunan ekonomi Indonesia berbasis nilai.”

Selain itu, para pelaku UMKM merasa terdorong dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Mereka berharap arah baru ini bisa diikuti dengan regulasi yang berpihak pada pelaku lokal, akses modal yang adil, dan proteksi terhadap produk dalam negeri.

Dari perspektif diplomasi ekonomi, Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di tingkat global. Prabowo berhasil memadukan idealisme nasionalisme ekonomi dengan pragmatisme diplomasi internasional.

Dengan narasi baru ini, Indonesia berpotensi memimpin blok negara-negara berkembang yang selama ini. Mencari alternatif dari sistem ekonomi global yang dianggap tidak adil. Falsafah ekonomi ala Prabowo kini menjadi diskursus penting, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga dalam percakapan ekonomi dunia menurut Presiden Prabowo.